Categories
Agribisnis

Si Biang Pedas Tak Lagi Menyengat

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, saat ini Indonesia sudah swasembada cabai. “Alhamdulillah saya sudah bisa menyampaikan ke publik kita swasembada beras, bawang, jagung, dan cabai. Stok kita aman,” kata Amran di Rakor Gabungan Ketahanan Pangan dan Evaluasi Upsus 2017 di kantor pusat Kementan, Jakarta (3/1).

Swasembada

Dari tayangan presentasi Mentan, sejak 20142017 produksi cabai cenderung mengalami peningkatan. Angkanya berturut-turut: 1,87 juta ton, 1,91 juta ton, 1,96 juta ton, dan 1,90 juta ton (ARAM I/2017). Pada 2014, memang masih ada impor cabai segar sebanyak 30 ton dan pada 2015 sebesar 43 ton.

Namun sepanjang 2016-2017, sudah tidak ada lagi impor cabai segar. Pencapaian tersebut berkat sejumlah strategi, salah satunya manajemen pola tanam. Pola penanaman menyesuaikan kebutuhan industri, rumah tangga, hotel restoran-katering (horeka), dan konsumen lainnya. “Indikator ketersedia an produksi bisa dilihat dari harga.

Terbukti saat hari besar keagamaan nasional tidak ada gejolak harga yang signifikan. Harganya stabil dan aman,” terang Prihasto Setyanto, Direktur Budidaya Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikultura Kementan, kepada AGRINA di kantornya (3/1). Soekam Parwadi, Direktur Pengembangan Agribisnis, Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas) mengamini, harga cabai besar memang cenderung stabil.

Tapi untuk cabai rawit, sempat ada gejolak harga tinggi pada awal tahun hingga April 2017. “Kemudian di pertengahan tahun ada gerakan menanam cabai rawit yang masif. Jadilah banyak panen pada Agustus–November,” jelasnya.

Dampaknya, sambung Soekam, Agustus-November harga cabai rawit di tingkat petani jatuh sampai Rp6 ribu-Rp7 ribu/kg.

Ketersediaan Aneka Cabai

Periode Januari – Maret 2018, pemerintah memperkirakan persediaan aneka cabai mencukupi. Untuk cabai besar, angka prognosa ketersediaannya lebih besar dari angka kebutuhan. Perkiraan ketersediaan selama tiga bulan itu berturut-turut sebesar 102.153 ton, 101.840 ton, dan 101.855 ton.

Sedangkan perkiraan kebutuhan JanuariMaret sebesar 93.311 ton, 93.311 ton, dan 93.645 ton. Sedangkan cabai rawit, persediaan Januari – Maret diperkirakan berturut-turut sebesar 77.847 ton, 78.090 ton, dan 78.564 ton. Angka prognosa ini juga masih lebih besar dibanding prognosa kebutuhan.

Angka kebutuhan Januari – Maret diperkirakan sebesar 69.843 ton, 69.861 ton, dan 69.945 ton. Tahun ini, pemerintah juga menargetkan penambahan luas panen. “Setiap tahun kita ada penambahan luas panen sekitar 3% di seluruh Indonesia,” ungkap Prihasto. Selama Januari 2018 ini, pemerintah memperkirakan lima daerah dengan luas panen terbesar di Mojokerto (1.342 ha), Jember (1.186 ha), Lombok Timur (1.003 ha), Banjarnegara (1.000 ha), dan Blitar (868 ha).

Total prognosa luas panen cabai rawit selama Januari 2018 sebesar 57.058 ha. Sedangkan untuk cabai besar, lima daerah teratas dengan total luas panen terluas adalah Temanggung (1.195 ha), Rejanglebong (1.096 ha), Kulonprogo (982 ha), Magelang (964 ha), dan Kerinci (844 ha). Total angka prognosa luas panen cabai besar untuk Januari 2018 sebesar 35.324 ha.

Dengan pola tanam yang terencana seperti itu diharapkan pola suplai cabai ke pasaran stabil sehingga harga pun tidak terlalu berfluktuasi.

Inflasi?

Komoditas cabai acap kali disebut-sebut sebagai penyebab inflasi. Menurut Bank Indonesia (BI), pengertian inflasi adalah kenaikan harga yang meng akibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Saking seringnya cabai ditunjuk sebagai biang inflasi, BI pun turun tangan untuk mengendalikan inflasi dengan program pengembangan klaster di bawah Departemen Pengembangan UMKM BI.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), cabai merah menyumbang inflasi sebesar 0,05% terhadap laju inflasi Oktober 2017 dan 0,06% pada laju inflasi November 2017. Sedangkan pada November 2016, BPS mencatat adanya kenaikan harga cabai merah sebesar 0,92% yang memiliki andil inflasi sebesar 0,16% terhadap kenaikan bahan pangan.

Dan pada Oktober 2016, cabai merah menyumbang inflasi 0,7%. Soekam mengaku, sudah sejak 2015 diajak BI terjun langsung ke daerah-daerah untuk menjalankan program pengendalian inflasi pada bahan pangan seperti cabai dan bawang. Menurutnya, riuh kampanye pilkada sangat mempengaruhi inflasi pada 2015 dan 2016. “Tahun ini sudah cukup berhasil.

Inflasi bukan lagi karena tanaman pangan, tapi lebih ke transportasi dan listrik,” pungkasnya.

Categories
Agribisnis

BASF Resmikan Pusat Pengetahuan Padi

Fasilitas yang baru diresmikan BASF ini memusatkan keahlian global dalam budidaya padi dan mendukung pencapaian agronomi serta teknis yang disempurnakan. Gustavo Palerosi Carneiro, Senior Vice President Crop Protection BASF Asia Pasifik berujar, pusat penelitian ini bisa berbagi teknologi maupun praktik terbaik dengan petani.

“Kita bisa mendorong inovasi lebih lanjut dalam memproduksi padi,” tambahnya saat peresmian Pusat Pengetahuan Padi (Rice Knowledge Center) di Bay, Laguna, Filipina, Selasa (5/12). Ahli perlindungan tanaman global dan tenaga teknis dari BASF bisa memanfaatkan Pusat Pengetahuan Padi dalam memberikan pelatihan, saran dan dukung an kepada para petani.

Untuk membantu mempercepat adopsi teknologiteknologi, BASF telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan the International Rice Research Institute (IRRI) untuk memperkenalkan teknologi tabur benih langsung (Tabela) kepada petanipetani di Asia.

Categories
Agribisnis

Stop Ekspor ke Uni Eropa, Siapa Takut?

Pelaku usaha sawit baru saja lega dengan keputusan WTO yang mengharuskan Uni Eropa mencabut pe ngenaan bea masuk antidumping atas produk biodiesel sawit Indonesia. Namun, persoalan ekspor sawit ke Eropa belum selesai.

Pasalnya, April 2017 Parlemen Eropa mengeluar kan resolusi yang melarang penggunaan sawit dalam bahan bakar nabati (biofuel) pada 2021 dengan dalih, la gi-lagi keberlanjutan (sustainability). Padahal bagi Indonesia, sawit pendulang de visa nomor satu dengan nilai US$22,9 miliar tahun lalu. Sawit juga menjadi sum ber penghidupan sekitar 20 juta orang.

Bila resolusi Parlemen Ero pa menjadi keputusan Ko misi Eropa dan European Council, maka Indonesia terancam tidak bisa ekspor produk sawit ke sana. Selama ini ekspor produk sawit ke Eropa berkontribusi 20% atau sekitar US$4 miliar dari total ekspor Indonesia.

Asmar Arsjad, Sekjen Apkasindo bereaksi keras akan resolusi itu. Menurut dia, bicara sawit adalah bicara rakyat. Karena da ri sekitar 12 juta ha lahan sawit Indonesia, 45%-nya perkebunan rakyat. Apkasindo telah bertemu Dubes Uni Ero pa dan memaparkan kondisi sawit rakyat. “Mengapa sustainable itu harus kepada kelapa sawit yang 18 juta ha di du nia, 12 juta ha diantaranya ada di Indo ne sia? Kenapa tidak juga untuk bunga matahari, rapeseed, kedelai yang 240 juta ha? Mereka enteng saja menjawab, itu ‘kan cerita lama,” ujarnya kesal.

Karena itu, Apkasindo mendorong pe merintah melakukan aksi. “Kami dari pe tani tetap berprinsip tidak usah ekspor ke Uni Eropa dan kita boikot barang-barang Uni Eropa,” cetusnya bernada tinggi. Isu Politik Mahendra Siregar, Direktur Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) me mandang persoalan itu sebagai diskri minasi dalam arti luas. Tak semata me ngenakan tarif bea masuk yang berbeda, memberikan label ‘no palm oil content atau palm oil free’, menuduh sebagai penyebab deforestasi, dan tidak sustainable. “Ini cakupan diskriminasi yang diangkat Presiden Jokowi saat beliau menghadiri pertemuan puncak peringatan EU–ASEAN di Manila.

Beliau mengatakan, kalau Anda mendiskriminasi sawit maka sama juga An da mengecam, menghujat negara produsen sawit. Kalau Anda menghujat ne ga ra produsen sawit maka sama juga An da mengecam dan menghujat Indonesia. Itu kami tidak bisa terima,” ungkapnya. Tuduhan keberlanjutan berkaitan erat dengan produktivitas. Produktivitas sawit 5-10 kali lipat minyak nabati lain. Jika tidak ada sawit, perlu lahan baru seluas 10 kali lahan sawit saat ini buat menghasilkan minyak nabati.

Bahkan merujuk Sustainable Development Goals (SDGs), sawit dapat membantu mencapai 8 dari 17 tujuan SDGs. Mahendra pun menyarankan program peremajaan yang utuh, kredibel, dan solid untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat. Tentang usulan menghentikan ekspor sawit, dia melihat lebih jeli. Secara nilai memang cukup signifi kan. Namun dalam jangka me nengah – panjang, bisa membuka peluang bisnis le bih besar lagi. Alasannya bila kita stop ekspor ke Eropa, in dustri pemakai sawit di sana akan merelokasi pabrik ke ne gara berkembang yang tidak melarang sawit.

Selain itu, pasar yang hilang di Eropa pun bisa dialihkan ke dalam negeri dengan meningkatkan mandatori bio diesel dari 20% menjadi 30%. Simultan dengan upaya diplomasi, Azis Hi da yat, Sekretaris Komisi Indonesia Sus tainable Palm Oil (ISPO) mengajak pelaku usaha, termasuk petani melakukan sertifikasi ISPO. Mengingat sampai sekarang baru 2 juta ha kebun yang bersertifikat.

Ia juga meminta pemangku kepentingan memfasilitasi Komisi ISPO melakukan sosialisasi ke mancanegara agar kredibili tas dan penerimaan ISPO di pasar internasional makin tinggi.