Categories
Agribisnis

Stop Ekspor ke Uni Eropa, Siapa Takut?

Pelaku usaha sawit baru saja lega dengan keputusan WTO yang mengharuskan Uni Eropa mencabut pe ngenaan bea masuk antidumping atas produk biodiesel sawit Indonesia. Namun, persoalan ekspor sawit ke Eropa belum selesai.

Pasalnya, April 2017 Parlemen Eropa mengeluar kan resolusi yang melarang penggunaan sawit dalam bahan bakar nabati (biofuel) pada 2021 dengan dalih, la gi-lagi keberlanjutan (sustainability). Padahal bagi Indonesia, sawit pendulang de visa nomor satu dengan nilai US$22,9 miliar tahun lalu. Sawit juga menjadi sum ber penghidupan sekitar 20 juta orang.

Bila resolusi Parlemen Ero pa menjadi keputusan Ko misi Eropa dan European Council, maka Indonesia terancam tidak bisa ekspor produk sawit ke sana. Selama ini ekspor produk sawit ke Eropa berkontribusi 20% atau sekitar US$4 miliar dari total ekspor Indonesia.

Asmar Arsjad, Sekjen Apkasindo bereaksi keras akan resolusi itu. Menurut dia, bicara sawit adalah bicara rakyat. Karena da ri sekitar 12 juta ha lahan sawit Indonesia, 45%-nya perkebunan rakyat. Apkasindo telah bertemu Dubes Uni Ero pa dan memaparkan kondisi sawit rakyat. “Mengapa sustainable itu harus kepada kelapa sawit yang 18 juta ha di du nia, 12 juta ha diantaranya ada di Indo ne sia? Kenapa tidak juga untuk bunga matahari, rapeseed, kedelai yang 240 juta ha? Mereka enteng saja menjawab, itu ‘kan cerita lama,” ujarnya kesal.

Karena itu, Apkasindo mendorong pe merintah melakukan aksi. “Kami dari pe tani tetap berprinsip tidak usah ekspor ke Uni Eropa dan kita boikot barang-barang Uni Eropa,” cetusnya bernada tinggi. Isu Politik Mahendra Siregar, Direktur Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) me mandang persoalan itu sebagai diskri minasi dalam arti luas. Tak semata me ngenakan tarif bea masuk yang berbeda, memberikan label ‘no palm oil content atau palm oil free’, menuduh sebagai penyebab deforestasi, dan tidak sustainable. “Ini cakupan diskriminasi yang diangkat Presiden Jokowi saat beliau menghadiri pertemuan puncak peringatan EU–ASEAN di Manila.

Beliau mengatakan, kalau Anda mendiskriminasi sawit maka sama juga An da mengecam, menghujat negara produsen sawit. Kalau Anda menghujat ne ga ra produsen sawit maka sama juga An da mengecam dan menghujat Indonesia. Itu kami tidak bisa terima,” ungkapnya. Tuduhan keberlanjutan berkaitan erat dengan produktivitas. Produktivitas sawit 5-10 kali lipat minyak nabati lain. Jika tidak ada sawit, perlu lahan baru seluas 10 kali lahan sawit saat ini buat menghasilkan minyak nabati.

Bahkan merujuk Sustainable Development Goals (SDGs), sawit dapat membantu mencapai 8 dari 17 tujuan SDGs. Mahendra pun menyarankan program peremajaan yang utuh, kredibel, dan solid untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat. Tentang usulan menghentikan ekspor sawit, dia melihat lebih jeli. Secara nilai memang cukup signifi kan. Namun dalam jangka me nengah – panjang, bisa membuka peluang bisnis le bih besar lagi. Alasannya bila kita stop ekspor ke Eropa, in dustri pemakai sawit di sana akan merelokasi pabrik ke ne gara berkembang yang tidak melarang sawit.

Selain itu, pasar yang hilang di Eropa pun bisa dialihkan ke dalam negeri dengan meningkatkan mandatori bio diesel dari 20% menjadi 30%. Simultan dengan upaya diplomasi, Azis Hi da yat, Sekretaris Komisi Indonesia Sus tainable Palm Oil (ISPO) mengajak pelaku usaha, termasuk petani melakukan sertifikasi ISPO. Mengingat sampai sekarang baru 2 juta ha kebun yang bersertifikat.

Ia juga meminta pemangku kepentingan memfasilitasi Komisi ISPO melakukan sosialisasi ke mancanegara agar kredibili tas dan penerimaan ISPO di pasar internasional makin tinggi.